Hilangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bersumber dari kicauan status saya di facebook

Sepertinya para pelaku industri kreatif seperti kita ini harus berdiri dan berjalan sendiri untuk saat ini karena di pemerintahan yang sekarang sudah tidak ada lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membawahi sektor industri kreatif..

Dan saat ini industri kreatif seperti dinomor duakan dengan menjadikan Kementerian yang membidangi ekonomi kreatif dengan hanya menjadikan ekonomi kreatif sebagai badan saja dalam pemerintahan / kementerian. Kalau kementerian kan pasti sudah jelas memiliki program kerja yang setidaknya berguna bagi para pelaku industri dan setidaknya juga tinggal meneruskan program kerja yang belum sempat terealisasikan di era kementerian sebelumnya.

Padahal menurut data BPS 2013 pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 5,76 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,74 persen. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai Rp 642 triliun, atau 7 persen dari angka nasional (Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/24/152859726/Bangkitnya.Ekonomi.Kreatif.Indonesia).

Dengan adanya kementerian ini menurut saya dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari para pelaku sektor industri kreatif sekalian. Saat ini industri dan ekonomi kreatif Indonesia sedang menggeliat dan berkembang cukup pesat. Eh, banyak juga loh event yang berkaitan dengan industri kreatif yang didukung langsung oleh Kementerian ini.

logolama

Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi kementerian yang membawahi hal tersebut. Bagaimana dengan respon saya menanggapi hal ini? Senada dengan Walikota Bandung Pak Ridwan Kamil saat diwawancara Kompas TV yang menyatakan kecewa akan hal ini, saya pun ikut kecewa karena sudah tidak ada lagi kementerian yang membawahi dan menjembatani bidang kerja kami di ranah industri dan ekonomi kreatif.

Lalu respon teman-teman seperjuangan di industri kreatif gimana nih? Siapa tahu ada rekan kerja kreatif yang mau kasih tanggapan.. 🙂

Benar juga sih, revolusi ternyata harus memakan korban 😛

Ya, inilah saya.. Nulis status aja udah kayak nulis artikel, haha..

Advertisements

Kabinet Menteri Parpol

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

Sumber: kompas.com

1. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
2. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (PDI-P)
3. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDI-P)
4. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)
5. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (PKB)
6. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir (PKB)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far (PKB)
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
11. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno (NasDem)
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
13. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin (Hanura)
14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)

Tanggapan kamu gimana hayooo soal kabinet yang dari parpol ini? Tanggapan mesti obyektif ya 🙂 Kalau saya sih jelas ini namanya politik bagi-bagi kursi dan alih-alih menjadikan koalisi Indonesia Hebat koalisi yang tanpa syarat saya rasa itu cukup sangat gagal total melihat nama-nama diatas yang mayoritas bersumber dari partai pengusung Pak Jokowi. Dan perkataan Pak Jokowi waktu kampanye tak sesuai dengan kenyataan,padahal waktu kampanye Pak Presiden terpilih sering menegaskan “INI KOALISI TANPA SYARAT!” dan penegasan tersebut masih terngiang-ngiang dalam benak saya sampai saat ini. Bahkan Pak Jokowi juga gak mengindahkan salah satu tagline yang diusungnya sendiri yaitu “JUJUR.” Nah kira-kira dalam hal ini Presiden kita sudah menepati janjinya belum?

Pokoknya sekarang kita sebagai rakyat sih harus bersikap obyektif terhadap pemerintah, kalau memang yang dilakukan pemerintah itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi rakyat ya kita dukung penuh, tapi kalau pemerntah melakukan penyimpangan dan hal yang dirasa kurang baik hingga merugikan masyarakat, ya kita jangan segan-segan untuk mengkritisi kebijakan / sesuatu yang pemeritah buat atau kalau perlu kita gak usah dukung sekalian itu pemerintahan kalau memang benar-benar kurang manfaatnya. Toh kita ini kan punya hak untuk menyuarakan pendapat kita selama itu masih dalam batasan dan norma yang wajar serta jangan sampai melanggar hukum.

Yeah, just my opinion 😀